Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor SEK.1-OT.03-488 tanggal 29 Juli 2020 hal Perpanjangan Waktu Pembukaan Aplikasi E-RB dan Upload Data Dukung LKE WBK/WBBM dan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-17.OT.03.01 Tahun 2020 tentang Penetapan Usulan Satuan Kerja Berpredikat WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020.
Acara ini dibuka langsung oleh Dirjen Pemasyarakatan yang diwakili oleh Direktur Teknologi Informasi dan Kerjasama (Dodot Adikoeswanto) Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan penguatan oleh Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM (Nugroho).
Selanjutnya, penguatan kedua diberikan oleh Staf Ahli Menteri Bidang Politik dan Keamanan (Y. Ambeg Paramarta), yang menyampaikan tentang titik pijak Tahun 2010 yang menjadi bagian dari awal mula proses Reformasi Birokrasi.
"Titik pijak Tahun 2010 menjadi bagian dari awal proses Reformasi Birokrasi. Dalam Grand Design Reformasi Birokrasi terdapat 6 area perubahan dan dipercepat dengan Pembangunan Zona Integritas serta diukur dengan survei IPK-IKM" ungkap Ambeg.
Pengutan terakhir diberikan oleh Staf Ahli Bidang Sosial (Min Usien). Beliau menekankan bahwa usulan 520 Satker ini bukan hal yang main-main, "usulan 520 Satker ini bukan main-main. Kesempatan tidak datang dua kali, maka bagaimana kita mempertanggungjawabkan 366 UPT PAS yang diusulkan ke Bapak Menteri Hukum dan HAM" ungkap Min Usien.
Jadi, banyak yg harus dilakukan dan menjadi perhatian dalam Pembangunan Zona Integritas tetapi ada satu hal yang paling penting yaitu kunci tim kerja yang solid.
Facebook
0 Comments:
Posting Komentar