Lapas Palangka Raya Ikuti Pengukuhan Revolusi Digital Layanan Publik Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020

PALANGKA RAYA - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Palangka Raya mengikuti Kegiatan Pengukuhan Revolusi Digital Layanan Publik Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 bersama Menteri Hukum dan HAM RI melalui live streaming, Senin (12/10).

Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Lapas Palangka Raya, Chandran Lestyono, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik, Tigor Immanuel Hutabalian, Kepala Seksi Kegiatan Kerja, Eka Prayitno, Kepala KPLP, Arip Herdian, Kepala Sub Seksi Keamanan, Arus Singarimbun, Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan, Harjono, serta Kepala Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengolahan Hasil Kerja, Barlet.

Kegiatan yang bertema "Layanan Publik Digital Kemenkumham, Menuju Indonesia Maju" ini dimulai pada pukul 14.00 WIB. Laporan kegiatan disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Bambang Rantam Sariwanto.

Pada Kegiatan ini dilaksanakan Pengukuhan Tim Verifikasi Uji Kelayakan Aplikasi Layanan Publik Kemenkumham oleh Menteri Hukum dan HAM, dan Penandatanganan Komitmen Bersama Revolusi Digital Layanan Publik Kemenkumham oleh Pimpinan Tinggi Madya Unit Utama disaksikan oleh Menkumham, Menteri PAN-RB, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menkominfo, Kepala LAN-RI dan Ketua Ombudsman.

Dalam arahannya, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, menyatakan komitmennya dalam peningkatan, kualitas pelayanan publik "sebagai Menteri Hukum dan HAM saya ingin konsisten dan komit terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di Kementerian Hukum dan HAM. Pelayanan publik adalah bentuk nyata dari pengabdian pelayanan ASN untuk melayani masyarakat untuk melayani publik dengan baik dan prima, dan ini hanya bisa dilakukan dengan terobosan-terobosan kreatif dan visioner serta revolusioner" ungkap Yasonna.

Menkumham Yasonna menambahkan, bahwa pelayanan publik yang prima bukan sekedar mengikuti trend global. Melainkan diarahkan untuk mewujudkan good governance, yakni tata pemerintahan yang baik, transparansi serta akuntabilitas dalam proses pemerintahan.

Penerapan teknologi informasi juga diharapkan mampu memberikan pelayanan yang efektif serta efisien terhadap masyarakat. Upaya transformasi pelayanan publik ke arah digital.

Beliau juga menjelaskan filosofi burung merpati yang menjadi Logo Hari Dharma Karya Dhika Tahun 2020.

"Merpati merupakan lambang loyalitas dan kesetiaan. Merpati adalah burung pembawa pesan, tentu pesan yang baik. Hal ini menginspirasi saya bahwa seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM adalah ASN yang loyalitasnya kepada bangsa dan negara tidak diragukan lagi dan harapannya seluruh ASN Kemenkumham mampu membawa pesan positif yang mendukung suksesnya pembangunan di negeri ini terutama pembangunan di bidang Hukum dan HAM" jelas Yasonna.

 

Kontributor: Astri Gencari Ramadhani