Lapas Palangka Raya Ikuti Pembinaan Pencapaian Target Kinerja dan Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBB di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Kalteng

Palangka Raya - Dalam rangka Penguatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah Tahun 2022, Staff Khusus Menkumham Bidang Media dan Komunikasi, Milton Hasibuan, memberikan penguatan kepada Tim Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM Kanwil Kemenkumham Kalteng, salah satunya Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Palangka Raya, Senin (23/05/2022).

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah, Hendra Ekaputra, dalam laporannya menyampaikan bahwa pada tahun 2021 terdapat 3 satuan kerja di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah mendapat predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yakni Kanwil Kemenkumham Kalteng sendiri, Bapas Kelas II Pangkalan Bun dan Kanim Kelas I Non TPI Palangka Raya. Total Satker yang memperoleh Predikat WBK di Jajaran Kanwil Kemenkumham Kalteng selama Tahun 2020-2021 adalah 5 Satker. Untuk itu pada tahun 2022 ini seluruh satuan kerja di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah akan berproses dan bekerja lebih keras lagi untuk mewujudkan Satuan Kerja Berpredikat WBK dan WBBM.

Setelah laporan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Arfan Faiz Muhlizi, menyampaikan sambutannya. “Pesan yang terus-menerus disampaikan, dicontohkan, apalagi yang menyampaikan pesan adalah orang yang menjadi panutan, semoga merasuk pada kita semua. Untuk itu kami mohon arahan yang betul – betul dapat membangunkan motivasi dari Bapak Milton Hasibuan selaku Tim Pembina Kinerja Kantor Wilayah untuk mendampingi kami meraih predikat WBK dan WBBM tersebut”, ucapnya.

Acara kemudian dilanjutkan dengan pengarahan yang disampaikan oleh Staf Khusus Menteri Milton Hasibuan. Dalam arahannya, Milton Hasibuan menegaskan bahwa Pembangunan Zona Integritas menuju WBK maupun WBBM adalah pada prinsipnya adalah membangun komitmen untuk tidak melakukan tindakan korupsi, serta berusahan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Untuk itu diperlukan integritas serta perubahan pola pikir dari seluruh pegawai untuk mewujudkan hal tersebut”, ungkapnya.

Lebih lanjut beliau mengatakan pimpinan harus menjadi role model, dan pembentukan tim pokja harus benar-benar dilakukan assessment yang baik serta seluruh anggota harus memahami apa itu ZI. “Dokumen Lembar Kerja Evaluasi juga harus lengkap, apa yang kurang saat penilaian dari TPI kemarin segera dilengkapi dan diperbaiki,” tegasnya

Dalam kesempatan ini, beliau menyampaikan pesan bahwa semangat dalam membangun instansi yang integritas tidak hanya sampai pada pimpinan saja, akan tetapi kesadaran dalam membangun Zona Integritas dalam instansi harus menyentuh seluruh elemen.

Menutup kalimatnya, beliau memberikan penguatan bahwa mencapai predikat WBK/WBBM bukanlah hal yang sulit namun akan terasa ringan jika adanya kesadaran dari seluruh insan Kemenkumham, karena semuanya harus ikut mengambil bagian dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas tersebut.

#KemenkumhamRI

#KumhamPasti

#kemenkumhamkalteng

#lapaspalangkaraya